Pemkot Harus Perhatikan Hutan Kota
LUAS lahan hutan kota di Samarinda terus terdesak. Karena alasan pembangunan, beberapa hutan kota disulap menjadi pusat perbelanjaan. Alhasil Adipura pun lepas.
KEBIJAKAN Pemkot Samarinda untuk mengalihfungsikan hutan kota seperti halnya pembangunan Plaza Mulia di Jl Bhayangkara, dinilai lambat laun akan berakibat fatal. Belum lagi kawasan hutan yang yang kian hari disulap untuk kegiatan pertambangaan dan juga perumahan, akibatnya akan membuat Kota Samarinda menjadi kurang memiliki resapan air.
Demikian dikatakan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim, Isal Wardhana, kepada Sapos. "Makanya wajar, kalau Kota Samarinda semakin jauh dari penghargaan Adipura," ujar Isal.
Sejauh ini, ia memperkirakan luas hutan kota di Samarinda kurang dari 30 persen.
Makanya ia berharap agar Pemkot dapat memenuhi kewajibannya untuk memiliki 30 persen dari total kawasan menjadi hutan kota. Sesuai yang sudah diamanatkan dalam UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang Wilayah.
"Seperti hutan kota balai kota, kini berubah fungsi menjadi pusat perbelanjaan Plaza Mulia," ungkapnya.
Kebijakan menentukan hutan kota, itu berada pada Walikota. Begitu pula alih fungsi hutan kota.
"Jadi kalau lepas Adipura, juga menjadi tanggung jawab walikota," katanya.
Isal menuturkan, agar Pemkot segera mengkaji lagi hutan kota yang ada di Samarinda.kajian itu melibatkan Dinas Pertanian dan Kehutanan, Bappeda, dan sejumlah instansi terkait.
Sebab, manfaat dari adanya hutan kota adalah menjadikan udara yang lebih bersih dan sehat. Melalui hutan kota juga, dapatmmbantu penyerapan gas karbondioksida dari asap kendaraan.
"Hutan kota atau pun ruang terbuka hijau dapat membantu penyerapan gas, lantaran luasan hutan di Samarinda sudah terkisis dari kegiatan tambang dan perumahan," paparnya. (aris roshan)
Sumber : Samarindapos
Tidak ada komentar:
Posting Komentar